Indonesia Usulkan Perbaikan Layanan Haji pada Arab Saudi

Home / Berita / Indonesia Usulkan Perbaikan Layanan Haji pada Arab Saudi
Indonesia Usulkan Perbaikan Layanan Haji pada Arab Saudi Kualitas layanan haji terus jadi perhatian Pemerintah Indonesia (Foto: Kemenag RI for TIMES Indonesia)

TIMESTUBAN, ARAB SAUDI – Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Agama RI (Kemenag RI), terus memberikan usulan berharga kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi terkait peningkatan kualitas layanan bagi jemaah haji.

Sebelumnya, Indonesia sudah mengusulkan perbaikan fasilitas di kawasan Mina. Dan itu ditindaklanjuti Arab Saudi dengan rencana pembangunan 60 ribu toilet bertingkat. Selain itu, Indonesia juga mengusulkan beberapa aspek berikut:

PENUNDAAN BIAYA PENERBITAN VISA JEMAAH HAJI INDONESIA
Pada pelaksanaan ibadah haji 1441H/2020M, jemaah haji akan dikenakan biaya penerbitan visa sebesar SAR300. Kebijakan ini terasa berat oleh Pemerintah Indonesia bila diterapkan tahun ini, karena belum ada persiapan dalam penyusunan anggaran dan belum ada sosialisasi yang cukup kepada calon jemaah haji Indonesia sehingga Indonesia meminta kebijakan tersebut ditunda.

PENGHAPUSAN GELANG TANGAN BARCODE JEMAAH HAJI
Sejak 1438H/2017M, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menerapkan kebijakan bahwa jemaah haji Indonesia wajib menggunakan gelang tangan barcode. Kebijakan ini tidak optimal karena barcode dan gelang yang telah dicetak mudah rusak saat terkena keringat dan air. Padahal, Indonesia sendiri sudah membekali jemaahnya dengan gelang identitas dari bahan stainless steel.

FAST TRACK UNTUK SELURUH JEMAAH HAJI INDONESIA
Layanan fast track untuk 70.000 jemaah haji Indonesia yang berangkat dari Bandara Seokarno-Hatta diberlakukan sejak musim haji 1439H/2018M. Layanan ini terbukti sangat membantu dan mengurangi tingkat kelelahan jemaah haji. Untuk itu, Indonesia berharap layanan ini diperluas untuk jemaah haji di seluruh embarkasi di Indonesia dan tanpa tambahan biaya.

PERLUASAN PROGRAM IYAB UNTUK SELURUH KLOTER
Tahun 1440H, maskapai Saudi menerapkan Program Iyab untuk sebagian kloter jemaah haji Indonesia. Melalui program ini, ketika akan meninggalkan bandara Jeddah atau Madinah ke Tanah Air, jemaah tidak melakukan proses keimigrasian seperti perekaman biometrik, sidik jari dan lainnya. Setibanya di bandara, jemaah bisa langsung masuk pesawat. 

PENEMPATAN JAMAAH DI ARMINA BERDASARKAN ZONASI DI MAKKAH
Sejak 2019, Indonesia menerapkan sistem zonasi dalam penempatan jemaah haji di Makkah. Penempatan dengan sistem zonazi ini juga diberlakukan di Arafah dan Mina. 

TRANSPORTASI JEMAAH DI MINA
Setiap tahun, selalu saja ada jemaah haji Indonesia yang menempati kawasan perluasan Mina dengan jarak lebih 8km dari jamarat. Jarak yang jauh ini membuat jemaah haji kelelahan. Untuk itu, Kemenag RI mengusulkan  layanan transportasi pergi pulang dari kawasan perluasan Mina ke Jamarat. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com